Perusahaan Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya memutuskan untuk mengubah status perusahaan PT Hutama Karya Persero dari semula perusahaan jasa kontruksi menjadi perusahaan jalan tol. Nantinya, tugas Hutama Karya akan mengerjakan proyek jalan tol saja.

"Kami sedang mengusulkan Hutama Karya menjadi perusahaan jalan tol, jadi bukan perusahaan konstruksi lagi. Ini supaya pembangunan jalan tol di Indonesia lebih cepat. Jadi itu tidak perlu mendirikan perusahaan baru," kata Dahlan selepas Rapat Kerja dengan Komisi XI Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Selama ini, proyek pembangunan jalan tol selalu memakai perusahaan yang khusus menangani jalan tol. Namun perusahaan itu tidak dimiliki sepenuhnya oleh BUMN karena ada investor publik. Misalnya PT Jasa Marga Tbk (JSMR) maupun PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Kedua BUMN Karya itu memang mayoritas dimiliki pemerintah, tapi masih ada saham publik sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan proyek-proyek pembangunan yang harus lekas dikerjakan.

Dengan perusahaan jalan tol tersebut tidak dimiliki 100 persen pemerintah, Dahlan menganggap, pembangunan proyek jalan tol ini akan ribet. Apalagi perusahaan tersebut tentu akan menghitung untung ruginya sebelum membangun proyek. "Karena pembangunan jalan tol tidak bisa dipaksakan, akhirnya proyek-proyek pemerintah pun banyak yang tidak jalan," katanya.

Menurut Dahlan, perubahan status Hutama Karya ini merupakan usulan dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Dahlan memilih Hutama Karya sebagai perusahaan jalan tol karena perseroan tersebut memiliki kemampuan di bidang itu. Selain itu, perseroan juga memiliki visi yang sama menjadi perusahaan konstruksi khususnya jalan tol.

"Nanti Hutama Karya dilarang lepas saham ke publik. Sahamnya 100 persen akan dikuasai negara. Untuk membangun proyek jalan tol, pakai skema penugasan negara," jelasnya.

Disinggung mengenai dana, Dahlan pun tidak mempermasalahkan karena dana proyek infrastruktur khususnya jalan tol akan memakai sumber dana dari setoran dividen kepada negara.

Menurut hitungan Dahlan, sebagian dana dividen anak usaha BUMN bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, BUMN menyisihkan anggaran Rp 5 triliun dari dividen.

Dari dana tersebut, bisa dikembangkan menjadi Rp 12 triliun dengan cara pinjaman perbankan atau dana dari kas internal perusahaan. "DPR sudah mendukung, tapi saya tidak tahu kalau harus mendapat persetujuan DPR. Yang jelas Hutama Karya nanti akan membangun jalan tol di seluruh Indonesia, dengan skema penugasan negara," jelasnya.